PROGRAM PERJUANGAN PPP

A. ANALISA LINGKUNGAN

Secara umum, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang dihadapinya. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami proses amandemen selama empat kali dan menghasilkan perubahan-perubahan yang mendasar. Pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden secara langsung, pencantuman pasal-pasal mengenai hak asasi
manusia, checks and balances antar cabang kekuasaan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, otonomi daerah, penghapusan fungsi politik militer, profesionalisasi kepolisian, upaya penguatan kedaulatan rakyat melalui pemilihan secara langsung, dan seterusnya adalah contoh dari perubahan-perubahan di bidang sistem politik dan ketatanegaraan.

Di bidang ekonomi, walaupun makro-ekonomi mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Iklim investasi masih belum kondusif, kebutuhan terhadap lapangan kerja belum bisa diatasi, jumlah pengangguran terus bertambah, kemiskinan masih memprihatinkan, serta harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional juga masih belum menggembirakan. Di lain pihak kecenderungan perekonomian global telah mengarah pada upaya penyatuan dan pembentukan pasar regional, disertai dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di kawasan Asia seperti Cina, Korea, dan India. Situasi ekonomi seperti ini mambutuhkan kecerdasan untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dan posisi geo strategis dalam percaturan perekonomian internasional. Oleh karena itu,  perjuangan dan agenda strategis PPP harus mampu mengartikulasikan kepentingan Indonesia ditengah kebangkitan ekonomi regional dan global serta mampu memperjuangkan dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat.

Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi terakhir serta untuk menyongsong berbagai tantangan masa depan, sangat penting agar dilakukan penguatan ekonomi dengan mengacu pada nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa, yakni Pancasila yang menekankan pada semangat gotong royong (ta’awun), saling mendukung (takaful), menjunjung kebersamaan melalui koperasi, kongsi, atau korporasi (syarikah), menjunjung tinggi keadilan (al-‘adalah), serta bebas dari kezaliman (ad-dzulmu), wan prestasi, dan kebohongan (al-kadzbu).

Nilai-nilai luhur bangsa perlu diaplikasikan pada pengembangan sistem ekonomi dengan mengarusutamakan sistem perekonomian yang berkeadilan sosial. Sistem tersebut adalah sistem yang telah berakar kuat pada kehidupan nyata di masyarakat seperti sistem ekonomi bagi hasil/bagi risiko, ekonomi syariah, koperasi, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menghilangkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat yang berbasis pada kegiatan spekulasi, rente, riba dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ekonomi yang telah berakar kuat pada kehidupan nyata di masyarakat tersebut menekankan pada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan etika, moral dan etos kerja yang tinggi.

Dalam pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ekonomi harus bertumpu pada kekuatan sumberdaya nasional dengan menghilangkan ketergantungan pada kekuatan asing. Pada saat yang sama, Indonesia perlu membangun kekuatan ekonomi berdasarkan potensi nasional seperti sumberdaya alam, sumber-daya manusia, maupun sumber dana domestik yang secara optimal dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi energi yang besar tengah menghadapi krisis energi karena pengelolaan energi dan penggalian sumber-sumber energi alternatif yang tidak optimal. Sebagaimana dimaklumi, kebutuhan energi merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan, karena energi menjadi penentu bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kesenjangan energi nasional hendaknya menjadi perhatian penting, dengan mengintensifkan penggalian sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan (renewable energy) dan bio-energi yang berasal dari non-pangan sebagai prioritas utama pemenuhan energi serta penggunaan energi nuklir sebagai pilihan akhir.

Di bidang politik, sistem politik multi partai memungkinkan lahirnya partai-partai baru dengan berbagai latar belakang kelompok sosial dan ideologi. Begitu juga dengan lahirnya partai-partai berasas Islam atau yang berbasis pendukung masyarakat Islam. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi ideologi politik kepartaian yang selama pemerintahan Orde Baru ditabukan. Namun demikian, polarisasi ideologi yang terjadi selama ini masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan kristalisasi dari nilai dan paradigma kebijakan partai secara substansial.

Pada saat bersamaan, sangat terasa masih lemahnya proses konsolidasi dan penguatan institusi politik kepartaian, di mana fungsi-fungsi partai politik belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga berakibat pada lemah dan kurang efektifnya peran kenegaraan dan kemasyarakatan. Partai-partai politik juga masih rentan mengalami konflik internal yang berkepanjangan, demikian halnya dengan kurang maksimalnya lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada mereka terus menurun.

Di bidang hukum dan HAM, reformasi masih mengalami hambatan yang disebabkan antara lain oleh budaya dan prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses penegakan hukum masih memperlihatkan belum memadainya sistem dan instrumen hukum, terlebih lagi adanya kelemahan moral dan mental para aparat penegak hukum dan aparatur negara lainnya, terkesan proses penegakan hukum tebang pilih, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan sehat. Kasus pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosisten, pembalakan hutan dan penambangan sumber daya alam lainnya secara serampangan  terus berlanjut tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan terpadu. Begitu juga, kebutuhan dan jaminan rasa aman masyarakat masih belum terpenuhi dengan merebaknya konflik sosial yang berkepanjangan, prilaku premanisme dan budaya kekerasan terjadi di mana-mana, termasuk kekerasan struktural yang tidak jarang dilakukan oleh atau melibatkan aparat negara.

Dalam kehidupan sosial-budaya, muncul gejala alienasi atau keterasingan di tengah hiruk pikuk berkembangnya dunia industri dan teknologi informasi. Dampak dari proses globalisasi dan teknologi informasi dikuatirkan akan terus mengikis budaya dan norma-norma sosial masyarakat, sehingga akan mengancam identitas diri dan budaya nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal ini menjadi tantangan bagi PPP sebagai partai Islam untuk berperan aktif membentengi kebudayaan bangsa dan nilai-nilai agama yang mulai terkikis oleh masuknya budaya luar dan prilaku sosial masyarakat yang hedonistik, dengan berjuang melalui proses pembuatan kebijakan-kebijakan di bidang politik kebudayaan, ekonomi dan politik luar negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia memang tidak bisa menutup diri dari kemajuan dan perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Oleh karenanya, perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia internasional bisa berdampak positif sekaligus juga berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Invansi militer Amerika Serikat di negara-negara Islam, perubahan politik yang drastis di Timur Tengah dan Afrika yang juga merupakan negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim, serta berlarut-larutnya penyelesaian dari penjajahan Israel atas Palestina menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan PPP sebagai partai Islam. Demikian juga isu terorisme global yang dikampanyekan oleh Amerika dengan cara menyudutkan negara-negara Islam, termasuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan juga isu nuklir Iran yang menyebabkan memanasnya stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia.

Memang harus diakui bahwa dalam Islam, termasuk Islam di Indonesia, terdapat berbagai madzhab dan kelompok dengan pemikiran dan pola gerakan sosial-politik yang berbeda, mulai dari yang konservatif, radikal dan liberal. Wacana dan paradigma hubungan Islam dan negara ikut mempegaruhi sikap dan gerakan politik kelompok-kelompok Islam tersebut, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (integrated). Paradigma ini mensubordinasikan kepentingan negara kepada agenda universal Islam semata. Adapun paradigma sekuralistik memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara atas agama secara berhadap-hadapan (diametral). Sementara itu, PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Sebab dalam sejarahnya, umat Islam Indonesia sesungguhnya termasuk yang berkarakter umatan wasathan, moderat, dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya lokal.

Sementara itu, karakteristik masyarakat indonesia sebagai pemilih mulai bergeser pada rasionalisme dan pragmatisme di mana faktor ideologi kurang atau belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Hal ini harus menjadi perhatian partai, khususnya PPP, dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat pemilih melalui program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat. Partai Islam seperti PPP hendaknya menggabungkan unsur ideologi dan pendekatan rasional kepada masyarakat. Dilihat dari kekuatan sosio-historis, PPP punya peluang besar karena partai-partai Islam yang baru lahir yang berbasis massa empat unsur ormas yang berfusi ke PPP tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, terlebih dengan konflik internal yang berkepanjangan. Dengan demikian, PPP sebagai partai Islam yang moderat dan sudah lama berjuang bersama masyarakat bisa menjadi alternatif dan tumpuan harapan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam santri.