Membangun Citra Partai

Di samping karena peran dan pengabdiannya, eksistensi dan kebesaran partai sangat ditentukan oleh citra dan performennya di mata masyarakat luas (publik). Demikian juga citra, eksistensi dan masa depan PPP ditentukan juga oleh kemampuannya mengelola momentum politik dan melakukan artikulasi politik yang mencerminkan dirinya sebagai partai yang visioner, mempunyai integritas politik dan mampu memberikan harapan-harapan (expectations) bagi masyarakat luas tentang pembangunan bangsa ke depan. Sebagai partai Islam, PPP juga harus mempertegas identitas keislamannya, yakni yang bercorak keindonesiaan dan keumatan yang mencerminkan corak keislaman masyarakat Indonesia dan berorientasi pengabdian pada kepentingan umat.

PPP harus tampil dengan image building partai yang kuat dan berkarakter, membangun hubungan yang erat dengan jaringan media, serta sikap politik dan platform yang tegas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan cara ini, PPP akan memperoleh citra positif, memberikan harapan dan mengesankan sebagai partai yang menjanjikan masa depan. Dengan demikian PPP diharapkan memperoleh kepercayaan rakyat, bukan sebagai partai masa lalu yang ditinggalkan rakyat.
PPP menyadari bahwa dewasa ini partai tidak memiliki dan menguasai media massa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis Partai dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas, dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat, dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu, hubungan baik dengan berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat niscaya.

PPP akan melakukan berbagai usaha dan kegiatan dengan meningkatkan pendayagunaan media massa dan sarana komunikasi sosial lainya sebagai media untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan, program kegiatan Partai untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjuangan Partai.
Seluruh perangkat dan jajaran pengurus PPP dari pusat sampai daerah harus berusaha keras dan mampu membangun citra yang positif bagi partai, dengan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. PPP secara kelembagaan maupun perorangan fungsionaris dan kader harus senantiasa melakukan fungsi-fungsi komunikasi politik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
PPP akan terus meningkatkan pengelolaan "Media Persatuan" dalam aspek redaksional, manajemen, dan distribusi/penyebarannya kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan serta masyarakat luas dengan mengupayakan keteraturan terbitnya. Di samping itu, setiap wilayah dan cabang akan terus didorong untuk menerbitkan berbagai bentuk publikasi, seperti taboid daerah, brosur, pamplet, stiker, bulletin, kaset, CD, VCD, dan berbagai media kreatif lainnya sebagai media informasi dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para simpatisan.

Pemberdayaan Kaum Perempuan

Menyadari kenyataan yang ada dimana jumlah perempuan telah melampaui   bilangan
kaum pria maka perjuangan hak kaum perempuan harus mendapat porsi yang penting untuk diperjuangkan. Oleh karena itu PPP akan selalu mendukung perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak politik maupun fungsi dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau begitu, pengembangan program kesetaraan jender harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Pengembangan Jaringan dan Basis Konstituen
Dalam strategi dan pendekatan terhadap konstituen, PPP harus memandang masyarakat sebagai insan yang mempunyai kesadaran dinamis, bahwa masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihan politik, serta hubungan-hubungan sosial mereka yang bersifat organis, longgar dan terbuka. Pendekatan ini perlu digunakan karena dalam menentukan pilihan, masyarakat tidak akan selamanya berdasarkan pada simbol dan kesadaran semu bagi kepentingan mereka sendiri.

Oleh karena itu, pengembangan jaringan dan basis akar rumput perlu dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi adanya kepentingan di balik pengelompokan pemilih (interest-group political approach), yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, etnis, agama, dan sebagainya. Secara metodologis, pengembangan konstituen atau basis pendukung ini perlu menggunakan sistem database dan survey politik.

Pendukung PPP sendiri dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok masyarakat yang loyal, tidak mudah berubah dari dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai basis tradisional. Kedua, kelompok simpatisan yang dukungannya ditentukan oleh kinerja dan isu yang diusung partai. Rekapitulasi dan akumulasi kedua kelompok pendukung ini menunjukkan tingkat kebesaran dan akseptabilitas PPP. Untuk kedua jenis konstituen ini beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah sebagai berikut:
(a)    PPP harus mempunyai perencanaan yang tepat dan efektif dalam memelihara dan mengkonsolidasi basis pendukung tradisionalnya. Misalnya dengan cara menghidupkan, mengembangkan dan merevitalisasi media-media mobilisasi, mengintensifkan silaturrahmi dan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan sosial seperti para ulama, pesantren, jaringan masjid, ormas-ormas islam, majelis ta’lim  dan ormas kepemudaan serta kelompok perempuan. Terhadap jaringan pemilih tersebut, PPP dituntut melaksanakan program-program yang bersifat memberi santunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai media komunikasi politik dan agregasi kepentingan mereka;
(b)   PPP juga perlu mengembangkan jaringan basis pendukung ke komunitas-komunitas yang lebih luas seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima, kelompok etnis dan kebudayaan, termasuk kalangan Islam abangan;
(c)    PPP juga dituntut mempunyai kepedulian (concern) dan komitmen terhadap pengembangan jaringan dan kader-kader perempuan dengan prinsip pengakuan terhadap adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan gender. Hal ini sekaligus  sebagai upaya untuk mentransformasikan potensi sosiologis perempuan yang besar menjadi kekuatan politik yang sangat penting bagi PPP;
(d)   PPP perlu memperhatikan secara khusus kepentingan agama, politik,  dan ekonomi rakyat untuk dijadikan dasar dan pendekatan dalam pengembangan basis pendukung PPP. Tiga kepentingan ini merupakan persoalan yang secara langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat dan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan politiknya;
(e)    PPP akan meneruskan pola kerjasama simbiosis mutualistik dengan organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan (interst group) dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi masyarakat. Di samping itu, PPP akan meneruskan upaya pembentukan pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam masyarakat, antara lain : Alim ulama, Cendekiawan, Usahawan, Budayawan, Wartawan, tokoh masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa, kalangan pekerja, serta kelompok-kelompok strategis lainya.
(f)     PPP juga perlu membangun jaringan, kesepahaman dan bentuk-bentuk kerjasama dengan kekuatan-kekuatan luar negeri baik di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan yang bertujuan untuk mendukung kebesaran partai dalam rangka pembangunan bangsa dan negara Indonesia, tentu atas dasar kesamaan ideologi dan platform ataupun identitas sosial, politik dan keagamaan. Dalam konteks ini, PPP dituntut mempunyai kemampuan yang memadai dalam memahami, menganalisis serta merespon kecenderungan dan perkembangan politik-ekonomi global sebagai pijakan sikap dan visi politik luar negerinya. Jangan dilupakan juga bahwa politik luar negeri merupakan ujung tombak perjuangan kepentingan Indonesia di kancah internasional.
(g)    PPP akan meningkatkan program silaturahmi dengan ulama dan pondok pesantren sebagai basis utama konsituen partai, dengan mendayagunakan dan memaksimalkan peran Majelis Syari’ah PPP di semua tingkatan melalui program Halaqah,  meningkatkan siltaurahmi, dan musyawarah ulama yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakan, keislaman dan berbagai persoalan kehidupan bangsa dan negara.

Mobilisasi Sumber Dana (Fund Raising)
Sumber dana partai perlu diidentifikasi, dipetakan, dianalisis dan dimobilisasi untuk didayagunakan secara optimal bagi pencapaian tujuan Partai. Pendayagunaan sumber dana tidak hanya berasal dari sumber dana yang ada, namun harus tetap dilakukan usaha yang kreatif dan cerdas untuk menggali sumber-sumber potensial dana dan memobilisasikan untuk menopang perjuangan Partai.
Intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi sumber dana :
PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berbasiskan kartu anggota. Karena itu akan dilakukan pendataan ulang keanggotaan yang dikaitkan dengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan memanfaatkan komputerisasi dan teknologi informasi, sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebut membership based organisation. Secara umum, program mobilisasi sumber dana PPP ke depan akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
(a)    Penggalian dana melalui iuran anggota, kader, simpatisan dan pendukung perjuangan partai.
(b)   Pembinaan dan pengembangan bidang usaha partai di setiap tingkatan pimpinan partai.
(c)    Membangun jaringan dan kerjasama di bidang usaha dengan pihak lain.
(d)   Memfasilitasi, mendorong serta membantu jaringan dan akses usaha bagi kader-kader partai yang bergerak di bidang usaha.
(e)    Meningkatkan usaha penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infak, sadaqah, hibah dan sebagainya.