STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk melaksanakan seluruh program perjuangan PPP sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dan kecenderungan perkembangan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis yang perlu dijadikan acuan, yaitu:

1. Penguatan fungsi kelembagaan
Yang dimaksud di sini adalah penyiapan perangkat-perangkat organisasi partai sebagai instrumen dan sarana gerak partai dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, perlu diupayakan maksimalisasi peran dan tugas kelembagaan partai seperti fraksi, majelis-majelis, lembaga dan badan otonom PPP. Yang tak kalah pentingnya adalah penguatan pada lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), lembaga kajian kebijakan strategis dan lembaga advokasi dan bantuan hukum.


2. Menentukan prioritas program
Yakni kemampuan membuat proyeksi dan kalkulasi tentang program-program prioritas berdasarkan kondisi obyektif internal partai dan kecenderungan eksternal, baik dalam rangka pengembangan untuk kebesaran partai maupun peningkatan peran kenegaraan PPP dalam mensikapi dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, PPP harus melakukan pembacaan secara tepat terhadap realitas kebutuhan dan kegelisahan masyarakat sebagai referensi menentukan prioritas. Secara internal, pelaksanaan program harus menggunakan prioritas dengan logika piramida tegak yang memulai dari penyiapan perangkat dan sumberdaya partai dan bermuara pada pemenangan pemilu dan besarnya peran dan pengaruh PPP dalam kehidupan kenegaraan.

3. Ideologisasi dalam gerakan partai
Ideologisasi yang dimaksud di sini adalah penanaman motivasi dan semangat perjuangan serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan program-program partai di semua aspeknya. Dengan ideologisasi, semua kader dan komponen partai merupakan aparat ideologi partai (ideological party aparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP. Dengan motivasi dan semangat perjuangan yang berlandaskan ideologi tersebut, maka akan dengan mudah melakukan pengerahan dan mobilisasi semua organ partai dalam melaksanakan program-program perjuangan partai.

4. Silaturrahim sebagai model gerakan
PPP harus menjadikan “silaturrahmi” sebagai model gerakan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dari struktur atas ke struktur bawah dan sebaliknya (vertikal), serta kepada kelompok-kelompok masyarakat lain secara horizontal seperti ulama, kalangan pesantren, organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi kepentingan, khususnya dalam rangka membangun jaringan dan basis konstituen demi kebesaran partai. Dalam konteks ini, dalam berbagai gerakannya PPP harus melibatkan partisipasi masyarakat yang menjangkau kalangan yang luas, terutama dari kalangan perempuan, pemuda dan golongan yang terpinggirkan, tersisih, rentan dan tertinggal.

5. Kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program
PPP harus dikelola dengan sistem kepemimpinan (leadership) yang visioner, yang mampu membuat kalkulasi dan proyeksi tentang keberhasilan pelaksanaan program partai ke depan. Oleh karena itu, pemimpin PPP dituntut tanggap dan responsif terhadap perubahan, trend dan dinamika sosial, ekonomi, politik, kebudayaan serta perkembangan global. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang mempunyai integritas dan moralitas politik tinggi, tegas dan berkarakter, tidak gamang dan bersikap abu-abu, serta piawai dan mumpuni mengelola momentum politik. Semangat dan karakter kepemimpinan semacam itu perlu diinternalisasi di seluruh jaringan pengurus dan kader partai.

Di bawah kepemimpina seperti di atas, maka usaha-usaha pencapain tujuan dalam pelaksanaan program perjuangan PPP dapat dikendalikan dan diarahkan secara efektif dan efisien melalui tindakan-tindakan pengawasan, pengendalian, supervisi dan evaluasi. Dengan cara ini, pelaksanaan program perjuangan PPP dapat menemukan dan menerapkan cara dan strategi yang tepat untuk menjamin bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan cara ini juga dapat dilakukan pengukuran terhadap hasil yang diperoleh sesuai dengan standar dan kreteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

6. Kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis
Program perjuangan PPP akan berhasil apabila dilakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis sesuai dengan bidang-bidang yang terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi baik di kalangan pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat serta kaum cerdik cendekiawan. Program-program yang berkaitan dengan kemiskinan, kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan, misalnya, akan efektif jika melibatkan buruh atau pekerja, petani, nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain. Demikian halnya, program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi hendaknya melibatkan wirausahwan baik besar maupun kecil. Secara geris besar, dalam semua program perjuangannya, PPP harus membangun kerja sama yang strategis dan mutualis dengan kekuatan-kekuatan strategis seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kalangan media, kelompok kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).